PKS Minta Pemerintah Kaji Ulang Syarat Jual Beli Tanah dengan BPJS-Kes

JawaPos.com – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kembali aturan BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah. Mardani menilai, aturan ini dapat memperpanjang regulasi bisnis.

“Padahal BPJS problematikanya adalah di sosialisasi, integrasi, dan gimana untuk bisa membangun kultur yang baru. Saya minta jangan proses bisnis dirusak berbagai kebijakan yang justru tidak proporsional,” kata Mardani kepada awak media, Rabu (23/2).

Anggota Komisi III DPR RI ini meminta pemerintah untuk tidak menyulitkan rakyat. Dia menilai, syarat tersebut akan memperpanjang proses masyarakat untuk melakukan jual beli tanah.

“Maka dari itu, ayok pemerintah untuk tidak menyulitkan rakyat pada masa pandemi dan menyengsarakan rakyat pada masa berat seperti ini. Tunda dan tunggu dulu soal BPJS sebagai syarat pengurangan jual beli tanah,” tegas Mardani.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi membenarkan hal tersebut. Dia menuturkan, aturan baru tersebut mulai berlaku 1 Maret 2022. Sehingga, bagi yang melakukan pembelian tanah harus melampirkan BPJS Kesehatan dalam kelengkapan dokumennya.

“Itu memang benar adanya. Sesuai Inpres yang sudah ada. Inpres Nomor 1 tahun 2022. Mulai efektif itu 1 Maret 2022. Setiap pembeli tanah harus melampirkan kartu BPJS Kesehatan,” ucap Taufiqulhadi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.